Pemerintah Ubah Sikap Hadapi Gelombang Unjuk Rasa: Potong Fasilitas DPR, Usut Kematian Ojol, dan Peringatkan Aksi Anarkis

Jakarta – Gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah sejak akhir Agustus 2025 menjadi sorotan nasional. Ribuan warga dari beragam latar belakang—mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat sipil—turun ke jalan menuntut perubahan kebijakan pemerintah dan mengkritisi gaya hidup mewah pejabat di tengah tingginya biaya hidup.

Aksi yang berlangsung dari 28 hingga 31 Agustus 2025 ini tak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sejumlah kota besar. Demonstrasi yang awalnya berjalan damai di beberapa titik berubah memanas setelah terjadi bentrokan, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan.

Situasi tersebut membuat pemerintah akhirnya mengumumkan serangkaian langkah untuk merespons tuntutan massa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan memangkas sejumlah fasilitas DPR, mengusut tuntas kematian seorang sopir yang menjadi korban saat aksi, serta memperingatkan keras tindakan anarkis yang disebutnya mengarah pada makar dan terorisme.

Potong Fasilitas DPR

Salah satu poin paling mengejutkan dari pernyataan Presiden adalah soal pemangkasan fasilitas DPR. Prabowo menegaskan pemerintah akan menghentikan berbagai bentuk privilese yang selama ini dinikmati anggota dewan, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang dibiayai negara.

“Pemerintah mendengar suara rakyat. Karena itu, perjalanan luar negeri bagi anggota DPR akan dihentikan. Kami juga akan memangkas fasilitas yang tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi mereka,” tegas Prabowo dalam konferensi pers nasional, Minggu (31/8/2025).

Langkah ini dinilai sebagai jawaban langsung terhadap tuntutan massa aksi yang menyoroti gaya hidup mewah pejabat dan dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat. Kebijakan pemangkasan fasilitas DPR mendapat sambutan positif di media sosial, dengan banyak warganet menyebutnya sebagai “kemenangan kecil” hasil dari tekanan publik.

Usut Kematian Sopir

Dalam pernyataannya, Presiden juga menyampaikan duka cita atas meninggalnya Affan Kurniawan (21), seorang sopir yang tewas saat berlangsungnya demonstrasi. Kasus ini memicu kemarahan luas di masyarakat karena dianggap sebagai bukti adanya kekerasan berlebihan dalam penanganan aksi.

“Kami turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan. Saya sudah memerintahkan penyelidikan menyeluruh dan transparan agar kasus ini segera terungkap,” ujar Prabowo.

Pemerintah berjanji akan mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Penyelidikan melibatkan Polri, lembaga pengawas independen, serta saksi dari masyarakat sipil. Hasil investigasi diharapkan bisa meredakan amarah publik sekaligus memulihkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.

Peringatan Keras untuk Aksi Anarkis

Meski menegaskan komitmen menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, Presiden Prabowo juga melontarkan peringatan keras. Ia menyebut sebagian aksi yang berujung perusakan dan kekerasan sudah mengarah pada upaya makar dan terorisme.

“Kritik boleh, demo boleh. Tapi jangan sampai ada perusakan, penjarahan, apalagi kekerasan. Itu bukan lagi bagian dari demokrasi, itu mengarah ke makar dan terorisme. Dan negara akan bertindak tegas,” kata Prabowo.

Pernyataan ini mendapat tanggapan beragam. Sebagian masyarakat mendukung sikap tegas untuk menjaga ketertiban umum, namun kelompok masyarakat sipil dan organisasi hak asasi manusia mengingatkan agar label makar dan terorisme tidak digunakan sembarangan terhadap aksi damai.

Aparat Diminta Humanis

Di sisi lain, Menko Polhukam Budi Gunawan menekankan pentingnya aparat mengutamakan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengawal aksi. Instruksi ini diberikan setelah muncul kritik bahwa aparat menggunakan kekuatan berlebihan di sejumlah lokasi demonstrasi.

“Kami minta aparat bertindak persuasif, humanis, dan proporsional. Pengamanan unjuk rasa harus menjamin keselamatan masyarakat, bukan menambah korban,” ujar Budi.

Instruksi tersebut menjadi panduan penting agar situasi di lapangan tidak semakin memanas. Pemerintah ingin memastikan aksi unjuk rasa tetap bisa berjalan, namun dalam koridor damai dan tanpa jatuh korban lagi.

Kritik dari Kelompok Sipil

Organisasi hak asasi manusia, termasuk Amnesty International Indonesia, menyampaikan keprihatinan atas tindakan aparat dalam beberapa aksi. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan penggunaan kekuatan berlebihan dan memastikan bahwa hak warga untuk berdemonstrasi tetap dijamin.

Amnesty juga menolak pelabelan aksi damai sebagai makar atau terorisme. “Unjuk rasa adalah hak konstitusional. Jangan sampai pemerintah menstigmatisasi suara rakyat hanya karena ada sebagian kecil yang melakukan kekerasan,” ujar pernyataan resmi Amnesty.

Akar Masalah Lebih Dalam

Pengamat politik menilai langkah pemerintah memang penting, terutama pemangkasan fasilitas DPR dan perintah investigasi kasus kematian Affan Kurniawan. Namun, menurut mereka, kebijakan itu baru langkah awal.

“Gelombang unjuk rasa ini bukan hanya soal fasilitas DPR. Ada keresahan yang lebih dalam, seperti biaya hidup yang terus naik, ketimpangan sosial, hingga ketidakpuasan terhadap kondisi ketenagakerjaan. Jika akar masalah ini tidak diselesaikan, aksi bisa terus berlanjut,” kata seorang analis dari Universitas Indonesia.

Ia menekankan bahwa pemerintah perlu lebih terbuka terhadap dialog, melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, dan memperkuat komunikasi publik agar kebijakan tidak kembali memicu gejolak.

Harapan Baru

Dengan langkah yang diumumkan, pemerintah berharap bisa meredam ketegangan sosial. Pemangkasan fasilitas DPR dinilai sebagai simbol keberpihakan kepada rakyat, sementara investigasi kasus kematian Affan diharapkan bisa memberikan keadilan bagi keluarga korban.

Meski begitu, masyarakat masih menunggu bukti nyata. Sejumlah mahasiswa menyatakan mereka akan terus mengawal janji pemerintah. “Kami akan tetap turun ke jalan kalau janji ini hanya sekadar kata-kata. Pemerintah harus serius, bukan sekadar meredam amarah sementara,” kata seorang koordinator aksi di Jakarta.

Gelombang unjuk rasa kali ini menjadi pengingat keras bahwa pemerintah tidak bisa lagi abai terhadap suara rakyat. Transparansi, partisipasi publik, dan keberpihakan nyata pada kepentingan masyarakat harus diwujudkan.

Presiden menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas sekaligus mendengarkan rakyat. “Jalan terbaik adalah duduk bersama, mendengar satu sama lain, dan mencari solusi. Pemerintah akan berdiri bersama rakyat,” ujarnya.